Cara Mencairkan BLT Guru Honorer

BSU (Bantuan Subsidi Upah) atau disebut juga BLT guru honorer akan segera diterima oleh pendidik atau tenaga pendidik non-PNS. Bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah agar PTK non-PNS yang berada di bawah pemerintah Kemendikbud bisa mendapatkan keringanan beban ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan BSU Kemendikbud merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap PTK non-PNS yang sedang berjuang dalam menjalankan pengabdian untuk mendidik generasi masa depan bangsa Indonesia. Dalam situasi pandemi siklus ekonomi masyarakat menjadi terganggu.

Situasi tersebut juga dialami oleh pendidik dan tenaga pendidik (PTK). Lebih lanjut Nadiem Makarim mengatakan cara untk mencairkan BSU Kemendikbud nuntuk PTK non-PNS. Pemerintah telah menyiapkan rekening baru untuk semua PTK yang menerima bantuan.

Pendidik dan tenaga pendidik non-PNS bisa mengetahui rekening baru tersebut dengan mengakses laman info gtk info.gtk.kemendikbud.go.id berlaku untuk PTK satuan pendidik dari PAUD, dasar hingga menengah. Anda juga bisa mengecek di ppdikti.kemendikbud.go.id untuk PTK non-PNS yang bekerja di satuan pendidikan tinggi.

Setelah PTK telah mendapatkan informasi lengkap dan pemberitahuan tentang penerimaan bantuan BLT pendidik dan tenaga pendidik non-PNS, selanjutnya PTK harus menyiapakan dokumen untuk persyaratan BSU Kemendikbud atau BLT guru honorer sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.
3. SK Penerima BSU yang bisa didownload dari laman info GTK atau PDDikti.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) jang bisa didownload di laman info GTK dan PDDikti yang diberi meterai, dan ditandatangan.

Setelah persyaratan tersebut sudah lengkap, kemudian PTK membawa dokumen yang telah disyaratkan dan menunjukan kepada petugas bank penyalur untuk dilakukan pemeriksaan. Pemerintah berencana akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud pada November 2020 secara bertahap, dan akan diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidik non-PNS di lingkungan Kemendikbud.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-PNS merupakan dosen, guru, guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Pemerintah memberikan batas waktu pencairan hingga bulan Juni 2021. Jika penerima bantuan pendidik dan tenaga pendidik non-PNS tidak melakukan pencairan selama batas waktu yang telah ditentukan maka bantuan akan dikembalikan ke kas negara.